CV. IT Fourteen

Portal Informasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu KPTSP Online

1. Latar Belakang

Perijinan merupakan salah satu komponen terpenting di dalam pelayanan publik, pun demikian halnya perijina dibidang usaha. Beberapa daearah di indonesia mengimplementasikan inovasi di bidang perizinan untuk mengundang investor, baik investasi dalam maupun dari luar negeri, sekaligs memaksimalkan retribusi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktanya beberapa pemerintah daerah berhasil melakukan percepatan pembangunan serta menjadi aktor di tingkat lokal yang mampu menciptakan sistem perijinan yang mendukung dan memperlancar aktifitas bisnis/usaha, dimulai dengan pelayanan perijinan pro investasi yang mudah dan murah. Namun tidak sedikit pula pemerintah daerah yang mengalami kegagalan.

 

Pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju Electronic Based Government (Sistem pemerintahan berbasis elektronik) atau electronic-Government melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik kepada stakeholder. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing institusi atau unit pemerintah agar proses transformasi menuju electronic-Government dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

2. Landasan Hukum

  1. UU No.32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. UU No.25 Th 2007 tentang Penanaman Modal
  3. UU No.25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. PP No.41 Th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  5. Perpres No.27 Th.2009 tentang PTSP Di Bidang Penanaman Modal\
  6. Inpres No.3 Th.2006 ttg Paket Perbaikan Iklim Investasi
  7. Menyederhanakan proses pembentukan perushn & izin usaha
  8. Merealisasikan sistem pelayanan terpadu
  9. Menyederhanakan perijinan tenaga kerja asing
  10. Permendagri No.24 Th.2006 ttg Penyl. Yanblik Terpadu Satu Pintu.
  11. Permendagri No.57 Th.2007 ttg Juknis Penataan Org. Perangkat Daerah
  12. Permendagri No.20 Th.2008 ttg Pedoman Org dan Taker UPPT di Da
  13. Permenpan No.20 Th.2006 ttg Standar Pelayanan Publik.

 

 REFERENSI

1. Nusantara 21, Kerangka Konseptual Pengembangan Teknologi Informasi Indonesia.

2. SISFONAS, Kerangka Konseptual Sistem Informasi Nasional Republik Indonesia. 

 

3. Maksud Dan Tujuan

  1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan perizinan public yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
  2. Membangun program aplikasi sistem informasi online yang sesuai dengan proses dan tata cara bekerja antar daerah yang tergabung sebagai wadah untuk mempercepat proses pelanyanan perizinan bidan usaha/investasi daerah.
  3. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan global.
  4. Pembentukan sistem manajemen dan proses yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Iembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

4. Proposal Solusi

 

Staff professional kami akan mengembangkan KPTSP online berbasis website yang dapat diakses melalui internet berdasarkan informasi apa saja yang diharapkan oleh masyarakat menganai tahapan perizinan, syarat adminstrasi, formulir isian dan waktu proses pelayanan yang terpusat sebagai media untuk menkoordinasikan pengembangan e-government.

 

Beberapa hal yang kami jadikan dasar dalam pengembangan solusi ini adalah sebagai berikut:

a. Tracking System

Masarakat bisa mengetahui status pengurusan apakah masih dalam proses atau sudah selesai melalui KPTSP Online dengan memasukkan NOMOR PENDAFTARAN

b. Daftar Layanan Perizinan

Memuat detail persayaratan dan lama proses perizinan sekaligus monitoring terbuka terhadap kinerja kantor pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) kepada masyarkat untuk mencipatkan akuntabilitas informasi, dimana juga disediakan fasilitas diagram alir atau proses siklus perizinan dan formulir perizinan yang bisa didownload melaui KPTSP Online.

c. Keamanan Sistem

Program Pembangunan KPTSP Online ini juga melingkupi keamanan datanya, terhadap gangguan pengrusakan ataupun pencurian data yang bersifat strategis dan rahasia.

d. User Friendly

Sistem Informasi yang dibangun harus mudah dipakai oleh pengguna sehingga tingkat ketergantungan pengguna semakin tinggi.

e. Proses Kerja

Sistem yang dibuat harus dapat memenuhi tata cara kerja dan prosedur yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Sistem Direktori

Berisi data dan informasi yang akurat dan dapat diintegrasikan.

g. Pengembangan Sistem

Sistem ini juga  harus open,  baik secara  pusat data, antar muka maupun Infrastruktur komunikasi sehingga dapat dipadukan dengan teknologi lain dikemudian hari.