CV. IT Fourteen

Rencana Induk Teknologi Informasi RITIK Bagi Pemerintah Daerah

Senin, 29 April 2013 - 21:21:14 WIB di posting oleh admin
Kategori: Trend IT - Berikan Rating pada posting ini :
Rating:  5 -  2 votes

Pemanfaatan TIK pada pemerintahan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola organisasi yang lebih baik, sehingga mampu menyediakan layanan informasi tepat guna bagi Stake Holder. Layanan digitasi pemerintah dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan internet. Misalnya layanan pengaduan masyarakat berbasis sms, absensi online (e-absensi), laporan kinerja SKPD (e-laporan),  persuratan (e-office) yang kesemua layanan tersebut terpublish pada Web Induk Pemerintah Daerah,  sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja dilingkup Pemerintah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 

Kondisi pemanfaatan TIK pemerintahan pada saat ini masih terkesan semrawut dan sporadis, padahal secara teoritis, terdapat banyak manfaat dan kemudahan yang dapat dirasakan dengan pemanfaatan TIK.  Bisa disimpulkan, pemanfaatan TIK pemerintahan e-Government belum optimal?  Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain adalah kemampuan tingkat manajerial pemerintah yang sebagian besar tidak memiliki basis pengetahuan tentang teknologi informasi termasuk Internet, tidak adanya kesinambungan program saat ini dengan sebelumnya padahal dari sudut pandang efesiensi masih bisa di lanjutkan dengan melakukan peremajaan, kustomisasi tanpa perlu membuat program yang baru dimana substansi operasinya adalah sama dan perbedaannya sekedar istilah saja.

 

Tidak adanya perencanaan yang matang dimana efek yang ditimbulkan adalah pemborosan anggaran, ada banyak kasus yang bisa dijadikan alasan bahwa masing-masing SKPD apakah itu badan, Dinas, Bagian, Unit Kerja dan lain-lain memiliki paradigma beragam dalam menerapkan  IT sehingga implementasi yang dilakukan terkesan berdiri sendiri, tidak terintegrasi padahal selayaknya sebuah organisasi yang memiliki banyak struktur harusnya berada dalam satu induk yang saling bersinergi.

 

Dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari pemerintah untuk menerapkan TIK untuk layanan publik. Pentingnya membuat perencanaan yang matang misalnya melalui sebuah research atau penelitian dengan melibatkan akademisi, praktisi dan disiplin ilmu terkait  yang nantinya akan melahirkan Rencana Induk TIK (RITIK) yang berlaku hingga beberapa tahun mendatang, ini merupakan tindakan nyata untuk menggunting carut marutnya penerapan TIK yang berlangsung saat ini, bila tidak ingin kondisinya akan semakin parah. Dengan RITIK tersebut dirumuskan standarisasi, sinkronisasi, kolektifitas, koneksifitas dan integrasi antara tiap Unit, Bagian, Badan, Dinas dan lainnya. Lalu dijadikan sebagai pedoman, rujukan bagi siapapun, dan langkah tersebut harus diproteksi dalam sebuah kebijakan instruksional regional bila perlu dibuatkan lembaga khusus untuk itu yang langsung berada dibawah struktur Pimpinan Daerah. Jadi siapa? yang mengerjakan apa? terkait implementasi TIK harus berpedoman pada RITIK tersebut tak terkecuali Vendor atau Pihak Ketiga bahkan Pimpinan Daerah periode berikutnya.

 

Sistem layanan publik kepada masyarakat haruslah terintegrasi dapat diakses secara realtime kapan saja dan dimana saja oleh siapapun, dukungan teknologi yang memungkinkan untuk itu adalah Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web, diakses melalui internet, bersifat multiplatform karena dijalankan oleh aplikasi browser dalam artian meski berbeda sistem operasinya  namun tetap bisa diakses oleh pengguna, tentunya dengan klasifikasi hak akses yang diberikan. Meski demikian persoalan keamanan perlu menjadi perhatian untuk bisa melindungi sistem yang dijalankan pada dua modus konfigurasi yaitu secara online dan offline.

 

Untuk membantu pemerintah dalam percepatan penerapan dan implementasi e-Government menuju Good Governance maka, ITFOURTEEN selaku perusahaan lokal yg berbasis dikota makassar Sulawesi Selatan melakukan perluasan kerjasama kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dan Kabupaten dalam beberapa hal, yaitu:

 

  1. Membantu menganalisa, membuat desain dan merumuskan langkah-langkah pengembangan untuk implementasi egovenrment menuju good governance.
  2. Merumuskan Rencana Induk Teknologi Informasi sebagai cetak biru pedoman implementasi TIK di Pemerintah Daerah.
  3. Survey dan rancang bangun infrastruktur Teknologi Informasi saat ini dan akan datang berdasarkan tiga aspek, yaitu: sumber daya jaringan, perangkat keras, sistem informasi dan dukungan sumber daya manusia
  4. Memberikan dukungan aplikasi e-Government menggunakan Sistem Informasi Daerah Terintegrasi (SIMDA) berupa aplikas-aplikasi online untuk layanan publik.
  5. Melaksanakan pelatihan, berupa Short Course, inhouse training, workshop, seminar secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia sekaligus membangun brain awareness pemanfaatan TIK bagi masyarakat secara luas.

 

Kerjasama kelembagaan ini diharapkan mampu menghasilkan:

 

  1. Manajemen Administrasi Regulasi dan rambu-rambu implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah secara Terintegrasi.
  2. Pedoman Rencana Induk yang memiliki tingkat effesiensi internal dan eksternal yang memuat beberapa hal penting:
  3. Membangun sinergi kolektif internal kelembagaan sehingga terwujud keterbukaan fungsional berdasarkan tupoksi masing-masing SKPD.
  4. Membangun peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan secara transparan dan akuntabel.
  5. Membangun jaringan eksternal sebagai media Promosi dan pemasaran investasi lokal ke mancanegar


Visi Teknologi Daerah

    1. Terciptanya Transformasi Teknologi yang mampu mempengeruhi budaya produktifitas pegawai dan aparatur pemerintahan khususnya dalam pengambilan kebijakan.
    2. Adanya arah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan infrastruktur TIK.
    3. Membangun jaringan komunikasi eksternal yang virtual sebagai media Promosi dan pemasaran investasi lokal ke mancanegara. 

 

Anggaran mengenai mengenai pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dari jenis volume, kompleksitas dan kebutuhan yang diinginkan. Sebagai gambaran umum, beberapa dari komponen layanan e-government yang dibutuhkan, antara lain:

  1. Inventarisasi keadaan sumber daya jaringan, perangkat keras, sisfo dan SDM yang telah ada.
  2. Survey Untuk keperluan data Primer dan Sekunder sekaligus penelitian awal.
  3. Analisa dan desain untuk kebutuhan manajemen organisasi daerah.
  4. Rancangan Teknis Infrastruktur Jaringan yang dibutuhkan.
  5. Kebutuhan Digitalisasi Data
  6. Solusi Integrasi sistem
  7. Pelatihan bila diperlukan
  8. Pembuatan Dokumentasi & Laporan
  9. Rekomendasi

Untuk mendapatkan nilai nyata dari anggaran ini diperlukan studi pendahuluan di lokasi, apabila terdapat perbedaan dari asumsi yang digunakan, maka nilai akhir anggaran dapat berubah.


Isi Komentar

Kategori berita

Berita terkait